Detail Buku
Togamas Ecommerce Dekonstruksi Dan Reformulasi Hukum Bumn Di Indonesia

Buku ini ditulis untuk menambah literatur hukum BUMN di indonesia karena buku hukum membahas mengenai BUMN di indonesia masih sangat kurang sekaligus sebagai menambah pengetahuan yang lebih komprehensif kepada para pembacanya, khususnya para praktisi hukum, BUMN dan akademisi Dosen dan Mahasiswa hukum yang sedang mendalami hukum BUMN Khususnya di Indonesia.

Pengaturan BUMN dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 telah menimbulkan ketidakpastian hukum (Rechtsonzekerheids) dalam beberapa kausa, antara lain, tentang status keuangan BUMN. Akibatnya sampai saat ini terus muncul silang pendapat tentang keuangan BUMN. Ada pendapat yang mengatakan keuangan merupakan keuangan Negara, sebaliknya ada pendapat yang mengatakan keuangan BUMN bukan keuagan Negara, melainkan sebagai keuangan badan hukum perseorangan. Ketidakpastian hukum tersebut terus menjadi kendala bagi para pengelola BUMN.

Pengaturan BUMN oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tidak mampu memastikan apakah menteri yang mengurus BUMN berkedudukan sebagai organ negara yang melaksanakan wewenang sebagai organ negara sebagai pembantu presidan sebagaimana di atur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, atau menteri tersebut sebetulnya hanya merupakan organ BUMN yang hanya dapat melaksanakan wewenangnya sebagai organ BUMN?.
Untuk lebih jelasnya Diuraikan dalam buku ini.

9786020757094 88200
Dekonstruksi Dan Reformulasi Hukum Bumn Di Indonesia
88200

Buku ini ditulis untuk menambah literatur hukum BUMN di indonesia karena buku hukum membahas mengenai BUMN di indonesia masih sangat kurang sekaligus sebagai menambah pengetahuan yang lebih komprehensif kepada para pembacanya, khususnya para praktisi hukum, BUMN dan akademisi Dosen dan Mahasiswa hukum yang sedang mendalami hukum BUMN Khususnya di Indonesia.

Pengaturan BUMN dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 telah menimbulkan ketidakpastian hukum (Rechtsonzekerheids) dalam beberapa kausa, antara lain, tentang status keuangan BUMN. Akibatnya sampai saat ini terus muncul silang pendapat tentang keuangan BUMN. Ada pendapat yang mengatakan keuangan merupakan keuangan Negara, sebaliknya ada pendapat yang mengatakan keuangan BUMN bukan keuagan Negara, melainkan sebagai keuangan badan hukum perseorangan. Ketidakpastian hukum tersebut terus menjadi kendala bagi para pengelola BUMN.

Pengaturan BUMN oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tidak mampu memastikan apakah menteri yang mengurus BUMN berkedudukan sebagai organ negara yang melaksanakan wewenang sebagai organ negara sebagai pembantu presidan sebagaimana di atur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, atau menteri tersebut sebetulnya hanya merupakan organ BUMN yang hanya dapat melaksanakan wewenangnya sebagai organ BUMN?.
Untuk lebih jelasnya Diuraikan dalam buku ini.

209 Genta Indonesia< 9786020757094

Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN Di Indonesia

Bahrul Ilmi Yakup
Rp. 98.000
Rp. 88.200

DESKRIPSI

Buku ini ditulis untuk menambah literatur hukum BUMN di indonesia karena buku hukum membahas mengenai BUMN di indonesia masih sangat kurang sekaligus sebagai menambah pengetahuan yang lebih komprehensif kepada para pembacanya, khususnya para praktisi hukum, BUMN dan akademisi Dosen dan Mahasiswa hukum yang sedang mendalami hukum BUMN Khususnya di Indonesia.

Pengaturan BUMN dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 telah menimbulkan ketidakpastian hukum (Rechtsonzekerheids) dalam beberapa kausa, antara lain, tentang status keuangan BUMN. Akibatnya sampai saat ini terus muncul silang pendapat tentang keuangan BUMN. Ada pendapat yang mengatakan keuangan merupakan keuangan Negara, sebaliknya ada pendapat yang mengatakan keuangan BUMN bukan keuagan Negara, melainkan sebagai keuangan badan hukum perseorangan. Ketidakpastian hukum tersebut terus menjadi kendala bagi para pengelola BUMN.

Pengaturan BUMN oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tidak mampu memastikan apakah menteri yang mengurus BUMN berkedudukan sebagai organ negara yang melaksanakan wewenang sebagai organ negara sebagai pembantu presidan sebagaimana di atur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, atau menteri tersebut sebetulnya hanya merupakan organ BUMN yang hanya dapat melaksanakan wewenangnya sebagai organ BUMN?.
Untuk lebih jelasnya Diuraikan dalam buku ini.

DETAIL BUKU

Penerbit : Genta
Tahun : 2020
Halaman : 209
Berat : 400 Gram
Dimensi : 15 x 23 Cm
Bahasa : Indonesia
Cover : Soft
ISBN/EAN : 9786020757094
  • Teori Hukum
    Peter Mahmud
    Rp. 90.000
    Rp. 81.000
  • Ornitologi: Sejarah, Biologi, Dan Konservasi
    Nia Kurniawan, Adityas Arifianto
    Rp. 96.000
    Rp. 86.400
  • Mikroorganisme & Pemanfaatannya
    Nur Hidayat, dkk.
    Rp. 70.000
    Rp. 63.000
  • Biologi Sel: Sebuah Perspektif Memahami Sistem Kehidupan
    Sutiman B. Sumitro, dkk.
    Rp. 90.000
    Rp. 81.000
  • Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana
    A. Patra M. Zen
    Rp. 120.000
    Rp. 108.000
  • Asuhan Keperawatan Anak: Anak Sehat Dan Penyakit Akut
    Praba Diyan Rachmawati, dkk.
    Rp. 95.000
    Rp. 85.500
  • Memajukan Logistik Indonesia Yang Berdaya Saing
    Carunia Mulya Firdausy
    Rp. 95.000
    Rp. 85.500
  • Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia
    Riris Katharina, Robert Na Endi Jaweng
    Rp. 70.000
    Rp. 63.000

RATING DAN ULASAN

RATING PELANGGAN

  • |
  • 0 dari 5
Berdasarkan 0 Peringkat & Ulasan
Rekomendasi
0
Sangat Puas
0
Puas
0
Di Bawah Rata-Rata
0
Tidak Puas
0