Detail Buku
Togamas Ecommerce Cara Menghitung Pbb Sektor P3, Sektor Lainnya, Dan Bea Meterai

Peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai mengalami perubahan pada tahun 2014, dengan diterapkan Pemeteraian Kemudian secara official assessment yang selama ini hanya dilakukan secara self-assessment. Perubahan sebelumnya adalah diterapkannya Mesin Teraan Meterai Digilal (MTMD) pada tahun 2008 yang menggantikan Mesin Teraan Meterai (manual). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [PDRD), maka Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB Sektor P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami perubahan mendasar yaitu bahwa kedua jenis pajak itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,Perhutanan dan Pertambangan (PBB Sektor P3) tetap menjadi kewenangan pernerintah pusat (dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak).

9789790625334 63000
Cara Menghitung Pbb Sektor P3, Sektor Lainnya, Dan Bea Meterai
63000

Peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai mengalami perubahan pada tahun 2014, dengan diterapkan Pemeteraian Kemudian secara official assessment yang selama ini hanya dilakukan secara self-assessment. Perubahan sebelumnya adalah diterapkannya Mesin Teraan Meterai Digilal (MTMD) pada tahun 2008 yang menggantikan Mesin Teraan Meterai (manual). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [PDRD), maka Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB Sektor P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami perubahan mendasar yaitu bahwa kedua jenis pajak itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,Perhutanan dan Pertambangan (PBB Sektor P3) tetap menjadi kewenangan pernerintah pusat (dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak).

218 Indeks Indonesia< 9789790625334

Cara Menghitung PBB Sektor P3, Sektor Lainnya, Dan Bea Meterai

Heru Supriyanto
Rp. 70.000
Rp. 63.000

DESKRIPSI

Peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai mengalami perubahan pada tahun 2014, dengan diterapkan Pemeteraian Kemudian secara official assessment yang selama ini hanya dilakukan secara self-assessment. Perubahan sebelumnya adalah diterapkannya Mesin Teraan Meterai Digilal (MTMD) pada tahun 2008 yang menggantikan Mesin Teraan Meterai (manual). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [PDRD), maka Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB Sektor P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami perubahan mendasar yaitu bahwa kedua jenis pajak itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,Perhutanan dan Pertambangan (PBB Sektor P3) tetap menjadi kewenangan pernerintah pusat (dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak).

DETAIL BUKU

Penerbit : Indeks
Tahun : 2016
Halaman : 218
Berat : 420 Gram
Dimensi : 17 x 25 Cm
Bahasa : Indonesia
Cover : Soft
ISBN/EAN : 9789790625334
  • Cara Menghitung PBB Sektor P3, Sektor Lainnya, dan Bea Materai
    Heru Supriyanto
    Rp. 70.000
    Rp. 63.000
  • Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila
    Kaelan
    Rp. 140.000
    Rp. 126.000
  • Mudah & Cepat Membuat Program Skripsi & TA dengan Python
    Yuniar Supardi
    Rp. 70.000
    Rp. 63.000
  • Lembaga Kepresidenan
    Andryan
    Rp. 60.000
    Rp. 54.000
  • Pokok-pokok Hukum Pajak
    Khoirul Hidayah
    Rp. 65.000
    Rp. 58.500
  • Kejahatan Korporasi Di Indonesia
    Maman Budiman
    Rp. 62.000
    Rp. 55.800
  • Aspek Hukum Pasar Modal
    Suratman, dkk.
    Rp. 85.000
    Rp. 76.500
  • Hukum Pemerintahan Daerah
    Eka NAM Sihombing
    Rp. 82.000
    Rp. 73.800

RATING DAN ULASAN

RATING PELANGGAN

  • |
  • 0 dari 5
Berdasarkan 0 Peringkat & Ulasan
Rekomendasi
0
Sangat Puas
0
Puas
0
Di Bawah Rata-Rata
0
Tidak Puas
0